PRABHU GUNA AVATARA DAS, BERBICARA DALAM DISKUSI DI GEDUNG DPR RI JAKARTA

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, moderator Zuhairi Misrawi, Prabu Guna Avatar (Hindu) dan Ienar Sitompul (Kristen)

Jumat, 23 Februari 2011
Dalam hubungan negara dan agama serta antarumat beragama tidak boleh ada saling intervensi namun harus tetap mencegah konflik yang memicu tindak kekerasan.

Diskusi ‘Meneguhkan Kebhinnekaan, Menyelamatkan Bangsa” di Gedung DPR RI Jakarta, Jumat (25/2).

Hadir dalam bedah buku Hamka Haq “Islam Rahmah untuk bangsa” yang diselenggarakan FPDIP DPR itu antara lain mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum PP Muhammadiyah Dr. Sirajuddin Syamsuddin atau lebih dikenal sebagai Din Syamsuddin Prabu Guna Avatar (Hindu) dan Ienar Sitompul (Kristen) dengan moderator Zuhairi Misrawi.

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, moderator Zuhairi Misrawi, Prabu Guna Avatar (Hindu), Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi

Yang pasti lanjut Din, kekerasan yang muncul belakangan ini akibat terjadi kesalahpahaman pemeluk agama terhadap agamanya sendiri. Selain adanya factor social, ekonomi dan rekayasa politik yang terorganisir. Karena itu kekerasan itu harus dikutuk dan dikecam termasuk pengabaian Negara terhadap terjadinya kekerasan tersebut.

Sebab kata Din, kalau kekerasan itu dibiarkan maka akan menggoyang pilar-pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, kehinnekaan, konstitusi, NKRI. Di mana kemajemukan dan pluralism bagi Indonesia itu suatu keniscayaan, sunnatullah. Untuk itu bangsa ini harus membangun kesamaan-kesamaan (kalimatun tsawa’) untuk menghadapi musuh bersama. Yaitu keimskinan, kebodohan, ketertindasan, kedzaliman dan sebagainya.

Dengan demikian sambung Prabhu Guna Avatar das, Indonesia ini membutuhkan pemimpin yang bukan saja negarawan, melainkan juga kuat agamanya. Sebab, kalau tidak, maka dia akan menjadi pemimpin yang dzalim, menipu dan mencuri hak-hak rakyat dan kekayaan Negara.

“Kesalahpahaman sering terjadi karena kebodohan. Karena itu kita wajib mencerdaskan anak bangsa ini demi Indonesia yang maju dan beradab,” ujarnya



Sumber :
http://www.bisnis.com/umum/sosial/13989-negara-tidak-boleh-paksakan-ideologi
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=273418